Hitung-hitungannya, untuk sekali perjalanan dinas dengan tujuan Bimbingan Teknis (Bimtek) misalnya. Sekali berangkat per anggota DPRD, mendapat “sangu” uang rakyat masing-masing Rp 7,5 juta. Artinya dalam setahun, setidaknya dana sebesar Rp 4,5 miliar harus disiapkan untuk “jalan-jalan” atau perjalanan dinas anggota dewan. Jumlah di atas, sama seperti kebutuhan KPU Kepahiang, untuk menyelanggarakan Pilkada dalam satu putaran.
Ketua DPRD H.Sopian Ansori tak menampik usulan perjalanan dinas yang dilayangkan lembaga yang dipimpinnya itu. Hanya saja, politisi Golkar ini berani memastikan, usulan sebanyak 24 kali perjalanan dinas untuk setiap anggota DPRD dalam setahun ditiadakan. Usulan memang ada, tapi tidak jadi direalisasikan, ungkap Sopian.
Kini dalam setahun perjalanan dinas anggota DPRD dipatok maksimal 12 kali per orang. Dengan patokan keberangkatan perjalanan dinas ini, anggaran yang mesti digelontorkan mencapai Rp 900 juta.
Tak hanya dewan saja, setiap dinas dan SKPD anggaran perjalanan dinas juga ditekan. Sekarang ini saatnya kita membangun, menjadikan Kepahiang lebih baik dari sebelumnya, tambah Sopian.(oce) |
