 |
| |
| Rakyat Bengkulu / Metropolis |
| |
| |
| Ngadu ke Media, “Relawan” Satpol PP Diancam |
| Jumat, 30 Juli 2010 00:06:27 |
|
 |
 |
|
|
Dikatakan salah satu anggota Satpol PP Asmawi (30), sejak permasalahan honorer ini mencuat di RB, Kantor Satpol PP Provinsi dijaga oleh preman bayaran dari Kepala Kantor Satpol PP Helmi Iskandar, S. Sos, MM dan Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Hadisanjaya, SH. Bahkan 2 orang dari 25 honorer Satpol PP dipanggil, kemudian diminta untuk adu jotos dengan preman tersebut di dalam ruangan Kepala Satpol PP.
“Dengan kejadian ini terus terang kami menjadi takut. Bayangkan saja, semenjak kejadian ini mencuat di RB kami merasa terancam. Kakan dan Kepala TU-nya saja dijaga oleh preman bayaran. Parahnya lagi ada 2 orang teman kami bernama Aprizon dan Nata, ditantang untuk melawan preman tersebut oleh Kepala TU Satpol PP. Kami merasa terancam dan khawatir,” ungkap Asnawi.
Karena merasa terancam, Asnawi dan beberapa honorer lainnya berencana akan keluar dari Satpol PP. Karena menurutnya, selain bekerja tanpa bayaran dan Surat Keputusan (SK), ia dan rekannya merasa ketakutan. Selain itu menurutnya Kakan Satpol PP juga menginstruksikan kepada 25 honorer ini untuk keluar.
Lantas bagaimana dengan setoran awal Rp 10 juta? “Daripada kami terancam dan nasib juga tidak jelas, lebih baik kami berhenti dan mencari kerja lain. Uang yang telah kami setorkan untuk masuk Rp 10-15 juta, ini berdasarkan perjanjian dengan Kakan Satpol PP boleh diambil lagi jika keluar. Maka inilah yang akan kami lakukan, dana itu nantinya akan digunakan sebagai modal,” ujar Asnawi.
Ia pun mengaku merasa tertipu oleh ulah oknum di Satpol PP tersebut. Pasalnya pada awal perekrutan untuk menjadi tenaga honorer, ia dan rekannya dijanjikan akan menjadi honorer dan menerima bayaran Rp 850 ribu per bulan. Setelah bekerja selama 2 minggu dan membeli seragam sendiri Rp 500 ribu, tiba-tiba pada minggu ketiga mereka diberitahu tidak bisa menjadi honorer, karena tidak ada anggaran.
“Lantas oknum pejabat Satpol PP meminta kami menadatangani surat perjanjian. Isinya bersedia menjadi tenaga sukarelawan Satpol PP Provinsi Bengkulu, dalam rangka pengaman MTQN dan Pemilukada Provinsi Bengkulu. Karena kami sudah terlanjur malu dan telah membayar Rp 10 juta serta membuat seragam, tidak mungkin kami keluar begitu saja. Kami berusaha bertahan, dengan janji secara lisan Kakan Satpol PP setelah pemilukada nasib kami akan jelas dengan mendapatkan SK,” pungkas Asnawi.
Di sisi lain, untuk melihat apakah benar Kantor Satpol PP dijaga preman, RB kemudian mendatangi Kantor Satpol yang berada tepat di sayap kiri gedung Setdaprov. Saat akan mewawancarai Kakan Satpol PP Helmi Iskandar, terlihat ada satu orang dengan gaya preman dan tampilan sangar bolak- balik di depan pintu ruangan Kakan Satpol PP. Bahkan orang tersebut menggunakan handphone-nya merekam wawancara RB dengan Kakan Satpol PP didampingi Kepala TU.
Saat Ditanyakan Kepada Kakan Satpol PP Helmi Iskandar, membantah ia dan Kepala TU Hadisanjaya dijaga preman. Menurutnya di kantornya memang banyak tamu dan orang yang datang, diperkirakannya tamu di kantor tersebut yang dikira preman untuk menjaga dirinya.
“Apa yang perlu ditakutkan, tidak ada yang kami khawatirkan. Tapi memang tadi 25 sukarelawan orang tersebut ada beberapa orang yang kami panggil. Saya hanya memberitahukan kepada mereka, kalau memang tidak mau lagi menjadi sukarelawan silakan berhenti saja. Sebab mereka memang tidak ada ikatan apapun. Kalau ini dianggap ancaman saya juga tidak tahu. Masalah diancam preman atau dijaga preman, ini hanya salah kaprah,” demikian Helmi.
Anggaran Dicoret
Helmi Iskandar pun membantah jika pernah memberi janji untuk menjadikan tenaga sukarelawan sebagai honorer kepada 25 orang tersebut. Ditambah lagi dengan dicoretnya anggaran honorer oleh Satuan 3 Pemdaprov (Bappeda, Biro Pengelolaan Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan).
Ia menuturkan, perekrutan Satpol PP awalnya hanya 12 orang kemudian ditengah jalan bertambah hingga menjadi 25 orang. Namun pihaknya tidak pernah berjanji memberikan SK atau honor kepada honorer tersebut. Hanya saja ia mengaku 12 orang honorer sudah masuk dalam APBD Rp 250 juta. Inilah yang dicoret oleh satuan 3.
“Memang benar awalnya Satpol PP akan kita tambah sebanyak 12 orang, kemudian kita ajukan kepada DPRD Provinsi dalam APBD 2010 untuk dananya. Ternyata pengajuan kita disetujui, hasilnya perekrutan honorer kita mulai sejak 1 Januari 2010. Setelah tes dilakukan dan honorer yang mendaftar siap bekerja, ternyata saya mendapat kabar anggaran penambahan honorer satpol PP dicoret oleh Satuan 3,” ungkap Helmi.
Dengan keputusan tersebut, hasilnya satpol PP yang sudah mengikuti tes harus dibatalkan. Namun Satpol PP yang sudah terlanjur ikut tes tidak mau keluar. Tetapi bersedia menjadi tenaga sukarela tanpa menerima bayaran apapun. “Nah, masa orang mau membantu dengan sukarela kita tolak. Inikan tidak mungkin, makanya kita membuat surat perjanjian untuk antisipasi protes seperti ini. Sebanyak 25 orang tersebut menyetujuinya,” ucap Helmi.
Akal-Akalan
Anggota Banggar DPRD Provinsi M Sis Rahman, S.Sos, menilai Satpol PP dan Satuan 3 Provinsi akal-akalan. Dijelaskan politisi Gerindra ini, dewan telah menganggarkan penambahan honorer sebanyak 12 orang dalam APBD 2010. Jika ingin dicoret dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satpol PP, harus melalui persetujuan DPRD Provinsi tidak bisa dilakukan seenaknya.
Kemudian pembuatan surat besedia melakukan kerja sukarela, ini dinilainya tidak masuk akal. “Inilah arogansinya eksekutif. Kenapa mengubah-ubah anggaran tanpa persetujuan dewan. Untuk surat perjanjian sukarela jelas tidak masuk akal. Mana ada orang yang mau bekerja tanpa bayaran sedikit pun. Satpol PP 25 orang itu pasti ingin menghidupi keluarganya. Kejadian ini akan kami tindak lanjuti, dalam waktu dekat Satpol PP akan kami panggil bersama eksekutif. Saat ini kami sedang reses, jadi sebelum puasa masalah ini harus tuntas,” demikian Sis Rahman. (jur) |
| |
| |
| Berita Metropolis Lainnya |
. Giring Tunda CPNS, Dewan “Melempem”
. Paripurna Diwarnai Aksi Gebrak Meja
. PGRI Temukan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan
. Soal CPNS, Surat Dewan Dicueki MenPAN RB
. Parkir Pelabuhan ASDP Diduga Illegal
. PGRI : Kembalikan Pungutan Sekolah
. Tabung Meledak, Siap Ganti Rugi
. Mutasi Eselon II, Sekwan Terancam
. Bappeda Ditegur Kementerian PU
. THR PNS Dibagi H-7 Lebaran
|
| |
| |
|  |
